Oleh: Andang Suherman
Setiap tahun ganti nama, setiap tahun ganti sistem. Dari NEM, UAN, UN, PPDB Zonasi, sekarang jadi SPMB. Tapi anehnya, setelah semua dirombak dan dibuat serba online, ujungnya kita balik lagi ke satu hal: nilai.
Sebagai wali murid, saya jujur bingung. Kenapa sistemnya harus dibuat berlapis-lapis kalau penentu kelulusan tetap nilai rapor dan nilai kelulusan?
Di SPMB 2026, orang tua disuruh bikin akun, scan KTP, KK, akta, surat keterangan domisili, lalu unggah satu per satu. Kalau salah format, sistem tolak tanpa penjelasan. Kalau server down, harus coba lagi tengah malam. Belum lagi jalur zonasi, afirmasi, mutasi, prestasi yang istilah dan bobotnya beda-beda tiap daerah. Banyak dari kami yang nggak paham, akhirnya salah pilih jalur.
Lalu apa hasilnya? Saat pengumuman keluar, yang lolos tetap anak dengan nilai tertinggi. Jadi buat apa semua keribetan itu?
Dulu, sebelum era zonasi, sistemnya sederhana: ranking nilai di setiap sekolah. Sekolah A terima 300 siswa dengan nilai tertinggi yang mendaftar ke sekolah itu. Transparan. Nggak ada drama unggah dokumen bolak-balik. Orang tua langsung tahu anaknya masuk atau tidak berdasarkan urutan nilai. Kalau nggak cukup, pindah daftar ke sekolah berikutnya. Jelas, cepat, minim calo.
Saya paham alasan pemerintah menghapus sistem itu. Katanya supaya tidak ada sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Katanya supaya pemerataan terjadi. Tapi nyatanya, setelah 7 tahun zonasi, persepsi masyarakat soal sekolah favorit tidak hilang. Yang berubah hanya caranya orang tua berusaha masuk: dari titip orang dalam, jadi sewa alamat, sampai sewa jasa operator.
Sekarang SPMB datang dengan janji integrasi data dan anti percaloan. Bagus. Tapi kalau data kependudukan dan data sekolah sudah terpusat, kenapa kami masih disuruh mengunggah dokumen yang sama berulang kali? Seharusnya sekali klik, sistem langsung menarik data dari Dukcapil dan Dapodik. Itulah gunanya digitalisasi.
Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Sistem online tidak memotong birokrasi, tapi menambah lapisan baru. Banyak orang tua yang gagap teknologi akhirnya harus minta bantuan kepada orang lain dan juga ke warnet hanya untuk mendaftar. Tentu Ini menjadi beban tambahan yang tidak perlu.
Kalau memang ujungnya seleksi nilai, kenapa tidak kembali ke sistem ranking per sekolah dengan verifikasi data otomatis? Biarkan orang tua mendaftar ke 3-5 sekolah pilihan. Sistem urutkan berdasarkan nilai. Tidak lolos di pilihan pertama, otomatis geser ke pilihan kedua. Selesai. Tidak ada zonasi palsu, tidak ada jalur titipan, tidak ada orang tua yang begadang demi refresh halaman pendaftaran.
Kami tidak anti perubahan. Kami hanya lelah jadi kelinci percobaan sistem yang tiap tahun diganti tapi tidak kunjung mudah. Pendidikan itu urusan masa depan anak, bukan ajang uji coba aplikasi.
Semoga Kemendikdasmen mau mendengar. Bukan hanya mendengar suara kepala dinas dan konsultan IT, tapi juga suara kami di warung kopi, di grup WA RT, dan di antrean panjang depan sekolah negeri.
Kalau tujuan akhirnya sama, kenapa tidak pilih jalan yang paling sederhana dan jujur? ***
